Perjuangan Demokrasi Kita oleh Rizal

 


PERJUANGAN DEMOKRASI KITA HARI INI

Membincang demokrasi dalam frame masyarakat kita pada umumnya tentunya sangat sederhana bahwa demokrasi adalah pemilihan langsung. Apakah itu memakai cara pemilihan dengan system terbuka ataupun tertutup, sama saja dimata masyarakat. Karena yang terpenting adalah melaksanakannya  dengan pemilihan langsung maka itu sudah demokratis. Padahal pemilihan langsung adalah salah satu metode dalam system politik yang demokratis baik itu terbuka ataupun tertutup dalam memilih siapa saja  seharusnya menjadi wakil kita yang semestinya mengemban amanah konstitusi. Perlu kita ketahui bahwa ada dua konsep dasar dalam demokrasi, yaitu kebebasan atau persamaan dan kedaulatan rakyat, disamping itu terkandung juga aspek prosedural demokrasi, seperti penyelesaian konflik secara damai. Pengertian kebebasan rakyat dan kekuasaan rakyat, yaitu melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik mulai proses input politik sampai output politik. Oleh sebab itu, menurut David Beetham dan Kevin Boyle (1998) keunggulan demokrasi adalah konsep kesetaraan sebagai warga negara, lebih memungkinkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat umum, mengakui pluralis dan penyelesaian masalah dengan kompromi, menjamin hak-hak asasi warga negara dan pembaharuan kehidupan sosial.

Baca Juga Sebuah Esai Untuk Hari Filsafat Internasional

Kebijakan demokrasi yang menitik beratkan pada prosudural demokrasi, memiliki dua dampak yang saling bertolak belakang, pertama dengan adanya pemilihan langsung dalam Pilpres dan Pilkada serta bebasnya masyarakat mendirikan parpol seperti sekarang ini. Hal ini membuat rakyat dapat menegakkan kedaulatan hak politiknya  yang secara prosudural memenuhi syarat demokratis hingga membawa Indonesia hari ini menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Kedua, Pemilu atau Pilkada dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga jika kita hitung jari seluruh provinsi dan kabupaten/kota berikut desa di seluruh Indonesia maka jumlah dana yang akan dihabiskan untuk membiayai proses tersebut mungkin hampir setara dengan biaya APBN kita pertahun. Artinya biaya demokrasi kita hari ini sangat mengecewakan ditengah masih banyaknya rakyat yang masih ada dalam garis kemiskinan bahkan dibawah garis kemiskinan. Pembiayaan politik menjadi pesaing pembiayaan public, yang ironisnya uang yang telah dikeluarkan tidak mampu menyelesaikan masalah public. Akan tetapi hal ini bukan berarti jika uang yang dihabiskan untuk pemilu diserahkan untuk menyelesaikan masalah public dapat terselesaikan begitu saja, justru dapat membuat lebih besarnya peluang dan ruang korupsi di negeri ini, karena semua akan kembali pada sistem, kapasitas dan managerial yang terlibat dalam sebuah system demokrasi tersebut. Oleh karena itu, system politik demokrasi mesti harus dibentuk dan diperjuangkan secara bertahap karena ciri demokratisasi menurut Maswadi Rauf (1998) adalah: (1) proses yang tidak pernah selesai, (2) implementasi secara bertahap dan bersifat evolusioner, (3) satu perubahan sosial secara persuasif.

Di antara faktor penghambat perkembangan demokrasi menurut Dennock (1979) adalah: faktor historis, tatanan sosial ekonomi dan budaya politik yang keterbelakang. Peninggalan kolonialisme penjajah hingga carut marut perjalanan demokrasi pra reformasi masih membentuk pola pada wajah demokratisasi kita hari ini. Motif bersikap idiologis dan gairah politik terkikis dengan nafsu untuk mengejar kekuasaan dan kepentingan pribadi melalui mekanisme system politik pada jalur partai politik. Sehingga cukup banyak orang yang membayangkan bahwa politik itu adalah pekerjaan melamun karena ketidakmampuannya dalam menyetarakan nilai idealisme idiologis dengan kebutuhan yang mendesak yang berakibat terjadinya bentuk keputusan politik untuk berlomba-lomba mengejar harta dan kekuasaan. Menurut Wiarda (1991), demokrasi tidak dapat kekal apabila keterbelakangan sosial ekonomi yang sangat jauh, budaya politik yang tak sesuai demokrasi seperti budaya feodal, institusi politik yang lemah, pegawai militer yang kuat dalam politik dan institusi-institusi masyarakat umum yang lemah. Ukuran-ukuran tingkah laku keberhasilan proses demokratisasi di negri kita ini mungkin agak sulit, perlu diperhatikan bahwa tidak hanya cita-cita yang penting, yang lebih penting lagi ialah tugas apa yang harus dikerjakan untuk mencapai perkembangan demokrasi yang luas. Tugas-tugas itu mengikut Pye (1982) ialah masalah kepemimpinan, pembangunan suatu masyarakat yang berperadaban maju (civil society) yang menyadari bahwa hubungan mereka dengan pemerintah yang bersifat “input” yaitu usaha-usaha, pengorbanan, kesetiaan mereka dan menerima pelayanan dan “output” atau buah dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, sudah semestinya dilakukan penyadaran kembali akan nilai demokrasi sebagai system politik kita dan menjadikannya sebagai instrument belaka dengan mendamaikan dilema antara demokrasi dan efesiensi, Representasi dan Kapabilitas. Karena tujuan Demokrasi adalah cara kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Parpol menjadi mesin kaderisasi berkualitas yang meningkatkan kapasitas dan kapabelitas sumberdaya yang akan mengangkat martabat bangsa ini. Kita yakin bahwa jalan demokrasi dalah jalan utama dalam  membangun bangsa ini menuju masyarakat yang berperadaban. 

Popular posts from this blog

Unveiling the Bachelor of Science Abbreviation: Unlocking its Significance Worldwide

Education Plus Cyber Charter School: Empowering Students for the Future

How to Abbreviate Bachelor Degree, Bachelor's Degree on Resume, and More: A Comprehensive Guide